Oleh Darmanto Simaepa
Saya tidak pernah—atau belum pernah—bisa mencintai Persela. Bahkan hanya untuk sekadar mengaguminya. Teman-teman heran, saat beberapa kali di stadion Agus Salim, saya bersemangat sekali mendukung Kabau Sirah dan meneriaki Elie Eboy. Saya lebih mengenali sejarah Southampton dan Le Tessier, misalnya, daripada Laskar Joko Tingkir. Sebaliknya, saya juga heran, tetangga yang dulu saya kenal sebagai orang alim—yeah, lulusan pesantren dan jadi guru ngaji namun sekarang di Korea menjadi TKI—beberapa kali dipenjara, gara-gara Persela. Tidak peduli dimana Persela main, asalkan masih di pulau Jawa, dia pasti menonton. Lengkap dengan ketapel, kelereng, batu-batu, rajah anti pukulan dan segudang kata makian.
Persela bukanlah klub yang buruk-buruk amat. Ia tidak pernah di level atas tapi juga tak pernah terpuruk. Tidak lebih baik dari Arema atau Persik, tapi, tidak lebih buruk dari Deltras atau Persibo. Sebutan tim semenjana paling mendekati definisinya. Ada beberapa pemain yang dipanggil tim nasional. Beberapa kali juara Liga Jatim. Juniornya bahkan menjuarai Liga Indonesia U-21. Tapi itu semua tidak pernah memberi emosi.
Mungkin ketidakterikatan ini bermula dari kisah remaja. Tim kanak-kanak adalah Niac Mitra—yang kemudian menjadi Mitra Surabaya. Setiap Rabu dan Minggu sore, saya mendengar siaran bung Hendratama, penyiar RRI, menyiarkan laporan pandangan matanya dari stadion Tambak Sari (radio harus dimatikan jika ada hujan dan petir). Sesekali, ketika perserikatan menguras emosi kedaerahan, berganti menjadi Persebaya. Ketika remaja, De Mello, Widodo dan Petrokimia Putra menjadi idola. Saya, saat usia belasan awal, bahkan kadang harus meninggalkan les tambahan Ebtanas untuk berlatih di Stadion Petrogres seminggu dua kali.
Sepanjang ingatan, Persela hanya menjadi bahan ejekan pendukung tim Babat dan Brondong, dua kecamatan yang lebih menarik permainannya. Secara teratur, saya menonton Babat bermain. Di masa SMA, untuk turnamen antar sekolah, saya dua kali pernah bermain di stadion Surajaya. Saat itu stadion itu sangat jelek. Rumput tidak rata. Kusam. Kering. Seperti genangan lumpur jika hujan. Tempat duduknya tak nyaman. Saat penonton berebut masuk menonton turnamen 17 Agustusan, anak-anak tanpa karcis yang menumpang, sering tertendang sepatu lars dan pukulan.
Lima belas tahun lalu, saya tidak membayangkan kota ini akan hiruk-pikuk di hari pertandingan. Pada dasarnya, Lamongan bukanlah kota sepakbola. Kiblat sepakbola adalah Surabaya, Malang atau Gresik. Di tahun 1990-an, pemain terbaik kabupaten ini bukan dari kota ini. Najih Mahmudi, dan kemudian Sunan Ali, bermain untuk Babat dan kota di pantai utara, Paciran. Lalu mereka terkenal diluar karena, saat itu, Lamongan tidak memiliki tim kompetitif. Pemain ini bermain tarkam di desa-desa ketika libur kompetisi. Tapi mereka tidak pernah bermain dengan Persela.
Persela hanya terdengar dikompetisi kelas tiga di Jawa Timur. Saya pembaca setia Jawa Pos dan hampir tidak ada yang saya ingat berita mengenainya. Tahun 1994, saat Liga Indonesia jilid pertama, Persela masih ada di divisi dua. Hanya karena divisi III tidak ada lagi pada waktu itu, hingga tahun 2001, Persela masih bertahan disana. Titik balik terjadi tahun 2001-2003, ketika Persela melesat dari Divisi II ke Divisi Utama dalam waktu 2 musim kompetisi.
******
Saya, dari tempat yang jauh, tidak mengenali proses apa yang menjadikan evolusi Persela sedemikian cepatnya. Lamongan bukanlah kota industri, seperti Surabaya, Makassar, Jakarta, Semarang, atau Medan. Dalam sejarah sepakbola Indonesia, sepakbola terutama berkembang di kota-kota besar yang dihuni banyak buruh dan pengangguran. Kota besar menciptakan klub sepakbola dengan penggemar massif dan fanatik. Lamongan juga bukan kota pendidikan atau bekas kota kolonial yang elegan, seperti Malang atau Bandung yang memiliki alun-alun dan stadion olahraga yang bagus, dimana para pelajar dan ambtenaar memiliki banyak waktu luang berolahraga.
Lamongan dikelilingi sawah dan tegalan. Nyaris tidak ada industri yang menarik massa pedesaan mencari rejeki. Ini kota yang sepi dimana perdagangan bukanlah penggerak ekonomi. Kota ini tidak memiliki syarat terbentuknya sebuah industri sepakbola. Banyak penduduknya pergi merantau—menjual soto, pecel lele dan tenaga kerja dengan menjadi TKI di Malaysia atau Korea. Di bagian selatan yang dilintasi Bengawan Solo, kabupaten ini sering tersapu banjir sehingga produksi padi cenderung lebih rendah, sementara di bagian utara, pegunungan kapur miskin hara serta hutan-hutan kering bukanlah lanskap yang menarik investasi.
Satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi saya mengapa Lamongan berevolusi menjadi kota sepakbola adalah proses desentralisasi. Saya rasa ada keterkaitan antara kebijakan otonomi, munculnya figur Masfuk, dan melesatnya prestasi Persela.
Wacana desentralisasi adalah arus besar yang membangkitkan perasaan memiliki terhadap tempat seseorang lahir dan dibesarkan. Kesadaran atas identitas menyebabkan batas-batas sosial, teritorial dan ekonomi yang diabaikan beberapa waktu—tentang apa dan siapa itu Lamongan atau Mentawai —diperkuat kembali. Otonomi memungkinkan terjadinya mobilisasi identitas kolektif dan politik atas nama kedaerahan. Desentralisasi membuka peluang demokratisasi. Bupati bisa dipilih langsung. Anggaran belanja bisa disusun secara mandiri. Eksekutif bisa belanja tanpa dikekang intervensi Jakarta.
Setelah meredupnya klasifikasi Geertzian, ada banyak cara mobilisasi politik. Salah satu yang utama adalah sepakbola. Kebijakan desentralisasi memfasilitasi perkawinan sepakbola dan politik. Menguatnya identitas kedaerahan memungkinkan orang mengidentifikasi dirinya untuk menolak dominasi otoritas lebih tinggi, baik dari provinsi maupun dari Jakarta. Dalam hal sepakbola, dominasi itu berupa klub-klub kota besar yang didukung dan didanai provinsi. Hirarki politik dimasa lalu menyebabkan persaingan hanya terjadi di ‘puncak-puncak sepakbola nasional’. Medan, Jakarta, Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya, Jayapura, Yogyakarta. Setelah rejim orde baru meruntuhkan aspirasi kedaerahan dan mengekang hasrat itu menjadi sangkar perserikatan, maka otonomi daerah menjadi kendaraan penyaluran impulsi yang telah lama dikebiri.
Para pemikir—Stuart Mill, Roesseau, hingga Isaiah Berlin—telah memberi kabar bahwa manusia selalu menghasratkan identitas kelompok. Hasrat kelompok itu, dalam konteks desentralisasi, muncul di setiap kabupaten. Transformasi ini memungkinkan peralihan kekuatan peta sepakbola. Jutaan penggila bola ingin merasakan daerah dimana ia tinggal merasakan kasta tertinggi kompetisi. Mereka juga ingin klubnya disiarkan televisi. Mereka rela menukar apapun, apalagi hanya sekedar suara dalam pilkada, bagi siapa saja yang bisa mewujudkannya. Sebaliknya industri sepakbola membutuhkan uang untuk meraih standar kompetisi yang diinginkan oleh FIFA. Para politisi dan calon bupati menjanjikan dan memiliki kekuasaan untuk mewujudkannya.
Bukan kebetulan jika Masfuk bisa terpilih dua kali menjadi Bupati dan menjadi ketua umum Persela. Tapi Ini bukanlah kasus khusus. Walikota Kediri di masa-masa jayanya. A.R Kambu dengan Persipura. Gubernur Sumatra Selatan dengan Sriwijaya. Bukan kebetulan juga, ketika PKS yang tidak menggunakan sepakbola sebagai kampanye politik menang di Tangerang, Persikota dan Persita akhirnya remuk redam. Diluar kekuatan tradisional perserikatan dan klub bermodal besar, seluruh tim yang muncul di Liga Indonesia ketua umumnya adalah Bupati atau Walikota. Pola-pola semacam ini bukanlah hal baru juga. Di masa perserikatan, sepakbola juga menghisap duit negara. Hanya saja, untuk keluar dari rekening bank, uang itu harus melalui instruksi Gubernur. Sekarang, uang untuk klub tersebut disyahkan dalam rapat paripurna DPRD.
******
Orang Lamongan diperantauan dan orang di desa saya mengidentikkan dirinya dengan LA Mania. Penyanyi orkes keliling menyapa penggemarnya dengan LA Mania. Penjual tahu kupat menulis spanduknya diwarungnya LA Mania. TKI di Malaysia dan Korea meminta dikirimi kous biru muda bertuliskan LA Mania. Ini adalah kecenderungan baru. Penggila bola dari Babat di masa remaja saya, dapat dikatakan tidak ada yang mencintai Persela. Orang-orang paruh bayapun sepertinya agak lupa, bahwa mereka dulu mencemoohnya. Persela adalah entitas baru yang mampu mentransformasikan identitas kolektif Lamongan.
Meskipun banyak keluhan tentang jalan-jalan yang tidak teraspal bagus (dibandingkan dengan Tuban, misalnya) dan penurunan produksi beras sejak 2003-2009, orang Lamongan agaknya lebih bersemangat melihat Persela Juara. Uang sekitar 20 milyar tidaklah sedikit untuk kabupaten yang tidak kaya—habis hanya 8 bulan masa kompetisi. Dengan ketergantungan APBD, industri sepakbola Indonesia memiliki logika konsumtif (menghabiskan), berbeda dengan industri sepakbola di Eropa yang mengandalkan logika investatif (menghasilkan). Uang yang diputar sepakbola pasca-desentralisasi adalah hibah atau bantuan.
Yang bekerja dalam logika konsumsi adalah: ‘Habiskan saja. Tidak apa-apa. Itu uang APBD. Toh, tahun depan, masih ada lagi juga’. Klub tidak dituntut untuk mengembalikan uang itu. Bahkan jika prestasi Persela hanya di urutan 14 dari 15, musim kompetisi depan, kalau perlu, ditambah lagi. Banyak analis mengeluh, sepakbola jenis ini membebani rakyat, membiakkan korupsi dan menjadi alat pemuas hasrat politik. Desakan PSSI agar menghentikan uang negara ke dalam kompetisi terus menguat. Tapi coba tanya kepada orang Lamongan? Saya pikir mereka akan rela kehilangan APBD-nya untuk sepakbola dari pada Persela turun ke Divisi Utama.
Dari yang saya pahami tentang Persela, yang terjadi dengan desentraliasi sepakbola adalah ambivalensi. Setelah otonomi, sepakbola menjadi lebih ‘merakyat’ dan populer. Permainan indah ini lebih dekat ke dalam kehidupan sehari-hari. Pemain lokal bermunculan. Sekolah sepakbola menjamur. Penonton dan penggemar baru mulai berdatangan. Stadion-stadion penuh. Rating siaran sepakbola meninggi. Orang Indonesia lebih mencintai sepakbola di negerinya sendiri. Identitas fans dan penonton terhubung dengan klub dan para pemainnya. Tetapi, kenapa, setelah 15 tahun, kompetisi masih belum bisa membiayai dirinya sendiri? Di dalam industri sepakbola global, para penggemar yang memiliki sentimen primordial dapat ditransformasikan menjadi konsumen yang loyal. Di Indonesia, semakin ramai kompetisi, semakin banyak menggunakan uang dari pajak.
Fenomena sepakbola di era desentralisasi mewakili apa yang disebut antropolog sebagai the right of happines. Ini adalah semacam hak untuk berbahagia, bagaimanapun caranya. Istilah ini merujuk pada hak-hak yang harus diberikan kepada kelompok minoritas, marjinal, atau ‘suku-suku yang dieksklusi’, yang selama ini ditekan oleh kebudayaan dominan untuk merayakan kebahagiaan, melepaskan penderitaan, dan meraih modernitasnya sendiri bahkan dengan cara yang destruktif (merusak alam, atau menggunakan ganja). Apakah sepakbola Indonesia adalah sebuah cara bagi rakyat untuk mendapatkan kebahagiaan, yang selama ini mereka tidak dapatkan dalam kehidupan politik dan publik, sehingga mereka rela mengorbankan uang pajak yang ‘dicuri’ dari kantung mereka sendiri?
Sepakbola adalah olahraga yang menyentuh sentimen primordial. Dengan sepakbola, orang-orang dari wilayah pinggiran politik nasional bisa berbangga. Warga Kediri, Malang, Persipura, Palembang –yang klubnya pernah juara—bisa menjajarkan diri dengan orang Jakarta, Medan, atau Surabaya. Perasaan diperhitungkan dan diperbincangkan dalam konteks nasional, melalui sepakbola, membuat para politisi dan rakyat yang memiliki kepentingan berbeda bisa sepakat bersama. Sepakbola menjanjikan harapan bagi orang Lamongan, Manokwari, Timika, Gorontalo, Kutai dan tempat-tempat yang tidak pernah dengar dalam perbincangan sehari-hari tentang Indonesia, untuk menjadi bagian penting bagi komunitas yang dibayangkan sebagai Indonesia.
******
Konon, Surajaya sekarang telah bertransformasi menjadi stadion bertaraf (inter) nasional. Para pemainnya masuk seleksi timnas senior. Penonton jarang berkelahi dan mereka sedang mengelola akademi. Dimasa-masa hal-hal bagus ini mulau tumbuh, saya berada ditempat yang jauh. Ketika sepakbola menemukan musim semi, saya telah pergi. Saya tidak sempat merasakan sepakbola memberi kebahagiaan bagi orang Lamongan dan membentuk identitas kolektif LA Mania. Mungkin itu menjelaskan, kenapa saya tidak pernah bisa mencintai klub ini.
*Ilustrasi oleh Arifin Katiq, seorang guru, traveler, pelukis, dan pencinta Persela
0 Response to "Desentralisasi Sepakbola"
Posting Komentar