Sepakbola Indonesia, Akhirnya…

Oleh Mahfud Ikhwan

Ayo, ayo, ayo Jokowi...

Persis Solo ndang diragati.

Ayo, ayo, ayo Jokowi...

Persis Solo ndang diragati.

Pasoepati, 2010.

Sepakbola Indonesia akhirnya mati (suri?). FIFA, penguasa sepakbola, entah dengan cara bagaimana, mengucilkan Indonesia dari organisasi paling besar dan paling perkasa di dunia itu.

Secara pribadi, saya senang dengan pelarangan itu. Senang? Ya, karena itu persis seperti yang saya perkirakan. Masa-masa begini, mendapati perkiraan jadi kenyataan itu menyenangkan lho. Yakin. Kalau tak percaya, tanyakan pada yang setahun lalu nyoblos. Lagi pula, pelarangan itu--jika berlangsung lebih lama--mungkin akan bisa memutus rantai makanan para predator di siklus makan-dan-dimakan di sepakbola Indonesia. Dan, menurut saya, itu baik.

Lantas apakah itu membuat saya menyambut dengan antusias “Revolusi Mental Sepakbola Indonesia” ala Menteri Pemuda dan Olahraga? Jangankan menterinya, kepada presidennya saja saya tak percaya.

Sekitar lima tahun lalu, dalam sebuah pertandingan final Divisi Utama di Stadion Manahan Solo, yang mempertemukan dua klub yang bukan klub Solo, kelompok suporter Pasoepati di sepanjang pertandingan menyanyikan ejekannya kepada walikotanya yang mereka anggap menelantarkan Persis Solo (lihat--dan nyanyikan dalam nada iklan rokok Long Beach--lagu yang saya kutip di bagian awal). Persis bukan saja klub lokal yang paling identik dengan kota Solo, tapi juga salah satu klub penting dalam sejarah sepakbola Indonesia.

Saya cenderung tidak menyukai campur-tangan birokrat ke klub sepakbola atau kegiatan olahraga lainnya. Tapi, setelah era gemebyar PON semakin memudar bersamaan dengan rubuhnya Orde Baru, mencampuri urusan sepakbola lokal adalah nyaris satu-satunya cara dan ukuran “bentuk kepedulian” seorang pejabat daerah kepada olahraga, khususnya sepakbola. Begitulah Bonek mengenang Cak Narto, LA Mania memuliakan Masfuk, Jakmania memuja Bang Yos, Suporter Sriwijaya FC memandang Alex Nordin, dan beberapa nama lain lain. Kita bisa saja mencaci mereka sebagai petualang-petualang yang memolitisasi sepakbola, tapi kita tak bisa meragukan hubungan mereka dengan sepakbola, dengan hidup-mati dan kegairahan klub-klub lokal di wilayah yang mereka pimpin, dengan euforia kelompok suporter yang dalam 10 tahun belakangan semakin ramai. Jokowi, Walikota Solo waktu itu, tidak ada di jajaran itu. Kita tak punya alat untuk melacak jejaknya di sepakbola.

Ketika ia kampanye Pilpres di Papua dan berkata hendak menjadikan Papua sebagai pusat sepakbola Indonesia, saya tahu bahwa orang itu nyerocos tentang hal yang sama sekali tak dipahaminya. Itu seperti seorang tukang kayu yang tengah menggampangkan pekerjaan petani—ia berpikir meterannya bisa dia pakai untuk mengukur cuaca dan ketamnya bisa membersihkan padi dari wereng.

Dan Imam Nahrowi; untuk sebuah rumah besar yang roboh bernama sepakbola Indonesia, apakah ia cukup layak dianggap sebagai sepotong paku? Sebelum jadi menteri, adakah yang bisa menunjukkan kepada saya sepotong-dua potong berita yang bisa membuat kita setidaknya menghubungkan orang ini dengan sepakbola? Atau dengan olahraga lainnya--misalnya saja panco atau sepatu roda? Ya, bisa saja orang berpikir bahwa orang tidak tahu tapi tulus jauh lebih baik dibanding orang tahu tapi korup. Tentu saja. Cara berpikir itulah yang membuat seseorang jadi presiden beberapa bulan lalu.

Lalu lihatlah Tim Transisi. Melihat foto mereka dan menemukan orang seperti Zuhairi Misrawi ada di antaranya adalah seperti mendapati kambing di minimarket—oke, kalau itu dianggap ofensif, saya ganti: seperti melihat Cinta Laura ikut ngasak padi. Terlalu aneh untuk tak menimbulkan pertanyaan. Terlalu banyak hal yang harus dijelaskan. Silakan Anda berharap. Tapi, kalau saya, terimakasih saja.

Ada sebagian pihak yang menyayangkan skorsing FIFA dengan berargumen bahwa hal itu akan mengancam periuk nasi dan nasib pemain sepakbola yang tak bersalah. Saya bisa memahami argumen itu, tapi saya tak sepenuhnya setuju.

Secara profesional atau amatiran, skorsing FIFA sebenarnya tak berhubungan secara langsung dengan nasib pemain. FIFA hanya melarang Indonesia ikut kegiatan sepakbola yang diselenggarakan mereka, bukan melarang kita berhenti menggelar kompetisi apalagi bermain bola. Jadi, dengan atau tanpa izin FIFA, kompetisi sepakbola di Indonesia tetap bisa berjalan. Dengan penduduk di atas 250 juta dan kompetisi yang melibatkan bentangan wilayah yang setara dengan wilayah yang membentang antara kandang UD Las Palmas di Kepulauan Kanari, Spanyol, hingga FC Terek Grozny di Checnya, tanpa jadi gedibal Blatter pun sepakbola Indonesia tetap akan jadi bisnis yang bagus dan pasar yang luas—tentu jika digarap dengan baik. Dan itu artinya tak ada alasan untuk para buruh persepakbolaan tak ada pekerjaan.

Yang saya sepenuhnya tak setuju adalah anggapan bahwa pemain sepakbola sebagai pihak yang tidak berdosa atas apa yang saat ini terjadi di persepakbolaan Indonesia. Ya, mungkin mereka tak seberdosa Nurdin Halid atau Noegraha Besoes, tapi sama sekali tidak fair kalau mereka cuci tangan dan sepenuhnya memosisikan diri sebagai korban. Mereka adalah pelaku—dan tersangka!—saat dua tim dengan sejarah besar dan suporter hebat seperti PSIS dan PSS menjadikan semifinal Divisi Utama sebagai lelucon. Mereka bersalah ketika tak pernah benar-benar belajar soal aturan permainan dan lebih suka menyerang lawan atau menggebrak wasit untuk menuntut keadilan. Mereka bersalah jika dikontrak dengan klausul tidak jelas dan cuma diam. Mereka bersalah jika menyebut diri profesional tapi tak punya NPWP, tak membayar pajak, dan hanya melulu memikirkan bagaimana memberangkatkan orangtua naik haji. Mereka jahat jika mendapati suap dan tutup mulut atau malah menerimanya. Jika akan terlalu keras menyebut para pemain itu sebagai bagian dari persoalan, sebagai onderdil dari sebuah mesin yang korup, setidaknya mereka tidak melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan pemain profesional.

Dalam sebuah sepakbola yang terindustrialisasi, pemain seharusnya mengorganisir diri untuk menaikkan posisi tawarnya di hadapan industri. Dan, dari banyak kasus soal kesejahteraan pemain, soal kontrak, juga dari penuturan beberapa pemain, salah satunya yang baru-baru ini dari Kurniawan Dwi Yulianto, hal itu masih jauh dari terealisasi, apalagi berfungsi.

“Lalu apa solusinya?” Itu mungkin pertanyaan satu-dua pembaca yang akan ditujukan kepada tulisan ini dan penulisnya.

Saya tidak punya solusi, dan tulisan ini tidak bertujuan untuk memberi solusi. Dan siapakah saya sehingga memberi solusi bagi sepakbola Indonesia? (Kalau saya bisa memberi solusi bagi sepakbola Indonesia, Jokowi dan Prabowo harus siap-siap menghadapi saya di Pilpres 2019.) Dan, siapakah yang terlalu serius dan sok bijak dengan bertanya soal solusi?

Dalam hal sepakbola sebagai permainan, kesukaan saya dengan sepakbola tak ada hubungannya dengan beku dan cairnya PSSI, apalagi dengan perintah atau larangan FIFA. Saya akan memainkannya selama masih ada teman yang mengajak saya main bola dan tubuh saya masih sanggup, tak ada satu institusi pun yang bisa merampas sepakbola dari saya. Dari kita.

Sebagai industri dan tontonan, saya adalah konsumen sepakbola. Dan bawaan lahir konsumen adalah menuntut pelayanan sebaik-baiknya dan tidak bisa sebaliknya. Apa masuk akal seorang pembeli baju diminta ikut memikirkan perkembangan industri garmen?

Tapi, omong-omong, cobalah mulai serius memikirkan alternatif lain. Benthik, misalnya.